Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah Berdasarkan Pendekatan District Health Account Di Kota Pariaman

Penulis: Ade Yandriani

Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Jurusan Ilmu-Ilmu Kesehatan

Minat Utama: Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Ringkasan:

Latar Belakang: Sampai saat ini pemanfaatan dana yang terbatas menjadi masalah disebagian besar kabupaten/kota di Indonesia, padahal hampir semua daerah menetapkan kesehatan sebagai salah satu program prioritas. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menyusun perencanaan, dan pengalokasian anggaran di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Peran dan komitmen policymakers sebagai pengambil kebijakan sangat besar dalam menentukan arah pembangunan dan pengalokasian anggaran bersumber dari pemerintah.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Pariaman dengan pendekatan district health account (DHA).

Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif dengan metode evaluatif, pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif, berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara kualitatif terhadap data kuantitatif dan data kualitatif.

Hasil Penelitian: Di Kota Pariaman belum tersedia data base yang lengkap tentang sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan anggaran dengan pendekatan district health account (DHA) sehingga sullit melakukan penyusunan anggaran berdasarkan DHA. Belum adanya keseimbangan biaya yang digunakan untuk kegiatan UKM, UKP atau administrasi menajemen. Pengalokasian biaya lebih mengarah kepada kegiatan administrasi (gaji) dan kegiatan investasi. Pengalokasian dana anggaran kesehatan tersebut tidak terlepas dari kemampuan perencana kesehatan dalam menyusun anggaran serta kemampuan dinas kesehatan dalam melakukan advokosi dan sosialisasi terhadap policymaker. Rendahnya kemampuan SDM dalam memperjuangkan dan mempertahankan programnya sangat mempengaruhi kebijakan dalam mengalokasikan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

Kesimpulan: Pemerintah Kota Pariaman perlu memotivasi SDM bidang kesehatan untuk memperoleh pengembangan kemampuan dalam bidang kesehatan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan penyusunan anggaran, advokasi dan lobi dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan perencanaan khususnya bagi SDM perencana bidang kesehatan.